Cara Ajukan BSU BPJS Ketenagaakerjaan Langsung Cair 600 Ribu

Simak cara mencairkan BSU BPJS Ketenagakerjaan untuk Nasabah BRI, BNI, Mandiri, dan BTN Juli 2025.

Sebagaimana diketahui, pencairan BSU Rp600.000 kepada pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta sudah dilakukan sejak Juni 2025 kemarin.

BSU alias Bantuan Subsidi Upah akan ditransfer melalui bank Himbara yakni BRI, BNI, Mandiri, BTN.

Jika belum ada uang masuk ke rekening Anda, maka kemungkinan ada kesalahan pada data penerima BSU.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengatakan bahwa sebagian BSU telah dikirimkan kepada penerimanya mulai 5 Juni 2025.

Namun penerima tetap harus melakukan pengecekan untuk mengetahui status pencairannya.

Hingga kini, masih ada sejumlah pekerja yang belum mendapatkan BSU. Pekerja pun diminta untuk melakukan pengecekan status pencairan BSU melalui link resmi seperti https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Saat melakukan pengecekan, akan muncul status apakah anda termasuk penerima atau bukan. Sejumlah pekerja pun mengklaim status mereka masih "diverifikasi".

Jika Anda belum menerima BSU Rp600.000 dari pemerintah, coba lakukan update data diri. Caranya adalah dengan langkah berikut ini.

Cara Update Rekening Himbara untuk Pencairan BSU 2025

Buka situs https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id
Masukkan NIK dan data pribadi yang diminta
Klik "lanjutkan" hingga muncul tulisan "Update Rekening"
Masukkan Nama Bank Himbara yang dimiliki lengkap dengan Nama dan Nomor Rekening
Setelah itu akan muncul tulisan "Pembaruan Rekenning Berhasil"
Data akan kemudian akan dilakukan verifikasi
Apabila anda termasuk penerima BSU, bantuan akan dikirimkan langsung ke rekening penerima
Tidak semua nasabah bank Himbara mendapatkan BSU, simak kriterianya...

Kriteria Penerima BSU Rp600.000

6 Golongan Penerima BSU Rp600.000

Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
Masih aktif bekerja dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir Mei 2025
Memiliki gaji tidak lebih dari Rp3,5 juta per bulan, atau sesuai dengan besaran UMP/UMK di wilayah masing-masing
Bukan anggota TNI, Polri, maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, atau BPUM
Bekerja di sektor atau wilayah yang menjadi prioritas pemerintah; guru honorer juga masuk dalam kelompok penerima prioritas.